Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendesak pengusaha maskapai pribadi asal Singapura, Gibrael Isaak, untuk menghadiri pemeriksaan pada Kamis, 12 Juni 2024. Gibrael, Presiden Direktur PT Rio De Gabriello/Round De Globe (RDG), dijadwalkan memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dana operasional kepala daerah Provinsi Papua.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Gibrael mangkir tanpa keterangan. “Dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini, saksi GI sampai saat ini kembali tidak hadir tanpa keterangan,” ungkap Budi melalui keterangan tertulis. KPK menekankan pentingnya kerja sama Gibrael untuk efektivitas proses penegakan hukum. “Kami ingatkan agar saksi kooperatif untuk hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif,” tegasnya.
Kasus ini diduga melibatkan aliran dana yang digunakan untuk pembelian jet pribadi. Penyidik KPK sebelumnya telah menyelidiki keterlibatan Gibrael dalam dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), di mana ia disebut membawa uang tunai miliaran rupiah atas perintah mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe (almarhum), menggunakan pesawat jet pribadi.
Dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang terkait Dana Penunjang Operasional dan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemprov Papua mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,2 triliun. DE, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, menjadi tersangka bersama Lukas Enembe (almarhum).
Investigasi Aliran Dana dan Pemulihan Aset
Meskipun Lukas Enembe telah meninggal dunia, KPK akan berupaya merampas aset-aset yang terkait dengan kasus ini. Proses penyidikan terus berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi kunci, termasuk WT, seorang penyedia jasa money changer di Jakarta. Pemeriksaan WT bertujuan untuk menelusuri aliran uang hasil tindak pidana korupsi dalam rangka asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara.
Budi Prasetyo menyatakan keprihatinannya atas kasus ini, mengingat besarnya kerugian negara yang seharusnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Papua. “Kalau kita konversi jika nilai tersebut kita gunakan untuk upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat Papua, nilai Rp1,2 triliun bisa untuk membangun berbagai fasilitas kesehatan ataupun fasilitas pendidikan,” jelas Budi. Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang baik dan transparan untuk pembangunan di Papua.
Profil Gibrael Isaak dan Perannya dalam Kasus
Gibrael Isaak, sebagai pengusaha maskapai pribadi, memiliki peran penting dalam investigasi ini. Perannya terkait dengan dugaan penggunaan pesawat jet pribadi untuk memindahkan uang dalam jumlah besar, menjadi fokus utama penyidikan KPK. Informasi lebih detail mengenai latar belakang bisnis Gibrael dan hubungannya dengan Lukas Enembe masih terus diselidiki.
KPK diharapkan dapat terus bekerja keras untuk mengungkap seluruh jaringan dan aliran dana dalam kasus ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum menjadi kunci untuk memastikan keadilan dan mencegah terulangnya tindakan korupsi serupa di masa depan. Semoga proses hukum ini dapat memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara yang signifikan.
Pemeriksaan terhadap Gibrael Isaak sangat penting untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah dikumpulkan KPK. Keengganan Gibrael untuk kooperatif menghambat proses penegakan hukum dan merugikan upaya pemulihan aset negara. KPK perlu mengambil langkah tegas untuk memastikan Gibrael hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan dan pengelolaan keuangan negara yang lebih ketat. Mekanisme pengawasan yang efektif dan transparansi dalam penggunaan anggaran pemerintah sangat krusial untuk mencegah korupsi dan memastikan dana negara digunakan untuk kepentingan rakyat.
