Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera bertindak atas isu penjualan pulau-pulau Indonesia di situs asing. Hal ini dinilai sebagai tindakan yang sangat tidak dapat dibenarkan dan berpotensi merugikan kedaulatan negara. Langkah cepat diperlukan untuk mencegah aset negara jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab.
Penjualan pulau-pulau Indonesia melalui situs online menimbulkan kekhawatiran yang serius. Kejadian ini menuntut respons tegas dari pemerintah untuk melindungi wilayah kedaulatan Indonesia.
Desakan Cepat Tindak Lanjut dari Pemerintah
Muzani menegaskan perlunya tindakan tegas dan cepat dari Kemendagri dan ATR/BPN. Ia menekankan bahwa tidak satu pun pulau di Indonesia boleh dijual. Pemerintah harus memastikan hal ini tidak terjadi dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini sebelum semakin meluas.
Penundaan penanganan isu ini dapat berakibat fatal bagi kedaulatan negara. Oleh karena itu, tindakan preventif dan represif harus dilakukan secara bersamaan.
Lima Pulau Indonesia Muncul di Situs Penjualan Online
Isu penjualan pulau-pulau di Indonesia mencuat setelah terungkapnya lima pulau yang ditawarkan di situs Private Islands Online. Kelima pulau tersebut tersebar di beberapa wilayah Indonesia, yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
Informasi yang tersedia di situs tersebut mencakup luas lahan, potensi pengembangan, dan harga jual. Beberapa pulau ditawarkan dengan harga yang tercantum, sementara yang lain hanya mencantumkan keterangan “Upon Request.”
Detail Pulau yang Ditawarkan
- Sepasang pulau di Anambas, Kepulauan Riau, seluas 159 hektar, dipromosikan sebagai lokasi ideal untuk resor. Harga tidak disebutkan.
- Sumba Island Properties di Nusa Tenggara Timur menawarkan tanah pantai seluas 5 hingga 100 hektar, dengan harga mulai dari EUR 7 hingga EUR 20 per meter persegi.
- Pulau Panjang di Nusa Tenggara Barat, seluas 33 hektar, digambarkan sebagai pulau alami yang belum dikembangkan. Harga “Upon Request”.
- Pulau Seliu di Bangka Belitung ditawarkan dengan harga Rp2.173.025.435 dan dipromosikan sebagai tempat pelarian yang tenang.
- Properti “Surf Beach Property” di Pulau Sumba, NTT, seluas 3,7 hektar, cocok untuk resor mewah atau vila, dan saat ini tercantum “Off the Market”.
Informasi yang detail ini menunjukkan keseriusan masalah dan membutuhkan investigasi mendalam. Pemerintah perlu mengkaji mekanisme pengawasan dan pencatatan aset negara untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Pentingnya Perlindungan Pulau-Pulau Terluar
Muzani menekankan pentingnya perlindungan pulau-pulau terluar Indonesia. Pulau-pulau ini merupakan bagian vital dari pertahanan dan kedaulatan negara. Penjualan pulau-pulau tersebut akan berdampak buruk pada keamanan dan integritas wilayah Indonesia.
Perlindungan pulau-pulau terluar juga berkaitan erat dengan pelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan masalah ini secara komprehensif.
Pemerintah perlu segera menuntaskan permasalahan penjualan pulau-pulau ini. Langkah-langkah tegas dan transparan harus diambil untuk memastikan perlindungan aset negara dan mencegah kejadian serupa terulang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga untuk memperbaiki sistem pengelolaan dan pengawasan aset negara agar lebih ketat dan efektif.
