Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa tidak ada pulau di Indonesia yang dapat dimiliki secara pribadi sepenuhnya. Pernyataan ini disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menanggapi isu penjualan Pulau Anambas secara daring yang viral beberapa waktu lalu. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi aset negara dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Isu penjualan pulau-pulau di Indonesia melalui platform online internasional telah menimbulkan kekhawatiran dan menjadi sorotan publik. Kemendagri bergerak cepat untuk menelusuri kebenaran informasi tersebut dan menegaskan posisinya terkait kepemilikan pulau.
Kepemilikan Pulau di Indonesia: Aturan dan Batasan
Menurut Bima Arya, Undang-undang memberikan batasan terkait privatisasi pulau, maksimal 70 persen.
Sisa 30 persen kepemilikan tetap berada di tangan negara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan menjaga kelestarian lingkungan.
Bima Arya menekankan bahwa penyewaan lahan di pulau diperbolehkan, namun penjualan pulau secara keseluruhan adalah ilegal dan melanggar hukum.
Kronologi Dugaan Penjualan Pulau Anambas
Empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, muncul di situs penjualan online internasional, Private Islands Online.
Pulau-pulau tersebut, dengan total luas 159 hektar, diiklankan dengan iming-iming pemandangan eksotis dan potensi pengembangan resor mewah untuk investor asing.
Situs tersebut memberikan informasi detail dua dari empat pulau yang ditawarkan, termasuk lokasi strategis, pantai berpasir putih, dan laguna alami. Kepemilikan ditawarkan dalam bentuk saham melalui perusahaan yang sedang dalam proses menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).
Respon Pemerintah Terhadap Dugaan Penjualan Pulau
Kemendagri tengah melakukan inventarisasi wilayah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada.
Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penjualan pulau secara ilegal dan melindungi aset negara.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Langkah-langkah Kemendagri dalam Menangani Isu Ini
- Inventarisasi dan verifikasi kepemilikan pulau-pulau di seluruh Indonesia.
- Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas penjualan pulau secara ilegal.
- Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang aturan kepemilikan dan pengelolaan pulau.
- Kerjasama antar instansi pemerintah terkait untuk mencegah praktik ilegal tersebut.
Kemendagri akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), untuk memastikan proses inventarisasi dan penegakan hukum berjalan efektif.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara menjadi prioritas utama pemerintah dalam menangani kasus ini.
Kasus dugaan penjualan Pulau Anambas ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan aset negara yang transparan dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang dan melindungi kekayaan alam Indonesia.
