Program *job fair* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menuai kritik pedas dari Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat-Perindo DPRD Jakarta. Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Senin, 16 Juni 2025. Kedua fraksi menilai program tersebut kurang efektif dan perlu evaluasi menyeluruh.
Program *job fair* yang selama ini digadang-gadang sebagai solusi mengatasi pengangguran di Jakarta dianggap belum mampu menciptakan SDM unggul yang dibutuhkan. Anggota DPRD dari Fraksi PAN, Syahroni, bahkan menyebut program ini hanya bersifat seremonial tanpa indikator keberhasilan yang terukur. Pertanyaan besar pun muncul: seberapa signifikan kontribusi *job fair* terhadap peningkatan kualitas SDM dan penurunan angka pengangguran di Jakarta?
Kritik Dua Fraksi DPRD Jakarta terhadap Program Job Fair
Fraksi PAN menilai *job fair* belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Jakarta. Mereka menyoroti minimnya indikator keberhasilan yang terukur dalam program tersebut.
Program ini dinilai lebih sebagai kegiatan seremonial ketimbang solusi nyata atas permasalahan pengangguran. Oleh karena itu, Fraksi PAN mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk mengevaluasi kembali efektivitas program *job fair*.
Sebagai alternatif, Fraksi PAN menyarankan penerapan model *link and match* yang lebih efektif. Model ini menghubungkan dunia pendidikan dan dunia kerja secara langsung, sehingga lulusan dapat terserap lebih optimal ke dunia kerja.
Usulan Evaluasi dan Penguatan Program Job Fair
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat-Perindo, Nur Afni Sajim, turut menyuarakan kritik serupa. Ia menekankan pentingnya evaluasi berbasis hasil (*outcome*) untuk mengukur keberhasilan program *job fair*.
Afni meminta agar Pemprov DKI mengukur persentase peserta *job fair* yang benar-benar berhasil mendapatkan pekerjaan. Data ini menjadi penting sebagai tolok ukur keberhasilan program dan menjadi dasar perbaikan kedepannya.
Selain itu, Afni juga menyoroti pentingnya optimalisasi aplikasi pendukung *job fair* untuk menghindari kendala teknis. Aplikasi yang mudah diakses dan berfungsi optimal akan meningkatkan kepuasan peserta dan peluang penempatan kerja.
Tanggapan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Langkah ke Depan
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menanggapi kritik tersebut dengan positif. Ia mengakui perlunya evaluasi berbasis hasil dan penguatan program ketenagakerjaan.
Rano Karno menyatakan kesetujuannya terhadap usulan evaluasi berbasis *outcome*. Ia juga mendukung usulan program Magang Berjamin Kerja, integrasi *job fair* dengan pelatihan bersertifikat, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang membuka lapangan kerja signifikan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini menghadapi tantangan untuk membuktikan efektivitas program *job fair*. Evaluasi menyeluruh dan implementasi usulan dari DPRD menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas program dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta. Program *job fair* ke depan diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengatasi masalah pengangguran dan menciptakan SDM unggul di Jakarta. Perbaikan sistem dan penambahan program pendukung menjadi langkah krusial yang harus dijalankan.
