Kebakaran kabel udara di Jalan Raya Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Sabtu, 21 Juni 2025, menyoroti urgensi penataan infrastruktur utilitas kota yang lebih aman dan terintegrasi. Kejadian ini, meskipun tidak menimbulkan korban jiwa, menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban infrastruktur Jakarta.
Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menekankan pentingnya prioritas keselamatan publik dalam penataan infrastruktur. Jakarta membutuhkan sistem yang tidak hanya modern, tetapi juga aman dan tertib.
Percepatan Penataan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT)
Yuke Yurike mendesak percepatan pembangunan Sistem Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) bawah tanah. Hal ini dinilai sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi masalah kabel udara yang semrawut dan berpotensi bahaya.
Penerapan SJUT akan mengintegrasikan kabel listrik, telekomunikasi, dan jaringan utilitas lainnya secara terorganisir di bawah tanah. Sistem ini diyakini akan mengurangi risiko kebakaran dan meningkatkan estetika kota.
Pentingnya Regulasi dan Audit Jaringan Kabel
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang SJUT perlu segera diselesaikan. Hal ini untuk memberikan payung hukum yang kuat dalam penataan jaringan utilitas kota.
Selain regulasi, Komisi D DPRD Jakarta merekomendasikan audit menyeluruh terhadap jaringan kabel udara, terutama di daerah rawan. Audit ini bertujuan memetakan potensi bahaya dan mempercepat upaya mitigasi risiko.
Koordinasi antar instansi seperti Dinas Bina Marga, Dinas Sumber Daya Air, PLN, dan operator telekomunikasi juga perlu ditingkatkan. Kerja sama yang solid akan menjamin efisiensi dan efektivitas penataan jaringan kabel.
Masyarakat juga diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan kabel yang menjuntai rendah, tidak terawat, atau membahayakan pengguna jalan. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman.
Langkah-langkah Konkret dan Pengawasan Berkelanjutan
Komisi D DPRD Jakarta mendorong pemasangan rambu peringatan di jalur yang sering dilintasi kendaraan berat. Langkah ini untuk memberikan peringatan dini kepada pengguna jalan.
Pengawasan terhadap pekerjaan utilitas juga perlu ditingkatkan, termasuk koordinasi lintas instansi. Hal ini untuk memastikan pekerjaan dilakukan sesuai standar keamanan.
Kejadian kebakaran kabel di Jagakarsa bukanlah yang pertama. Jakarta Selatan dan Jakarta Barat juga pernah mengalami hal serupa di beberapa titik.
Oleh karena itu, Komisi D DPRD Jakarta akan terus memantau proses perbaikan dan monitoring pasca-kejadian. Komisi D juga akan mendorong penyusunan standar teknis baru untuk instalasi kabel udara dan manajemen kabel tak terpakai.
Rapat kerja dengan SKPD terkait akan dilakukan untuk mengevaluasi insiden dan mendorong implementasi langkah-langkah konkret. Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Penataan infrastruktur utilitas yang terintegrasi dan aman merupakan investasi jangka panjang untuk keselamatan dan kenyamanan warga Jakarta. Kerja sama semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, sangat krusial untuk mewujudkan hal tersebut.
