Mulai tahun 2025, proses pengangkatan kepala sekolah di Indonesia akan mengalami perubahan signifikan. Sistem penunjukan langsung dihapuskan dan digantikan oleh seleksi yang lebih transparan dan kompetitif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan di sekolah-sekolah negeri dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Perubahan ini diatur dalam Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berupaya menghadirkan sistem meritokrasi dalam seleksi ini. Kriteria yang ketat diterapkan untuk memastikan hanya calon terbaik yang terpilih. Seleksi ini diharapkan melahirkan kepala sekolah yang kompeten dan berintegritas, bukan berdasarkan koneksi atau faktor lain di luar kemampuan.
Persyaratan Calon Kepala Sekolah
Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru PNS dan PPPK yang ingin menjadi kepala sekolah. Persyaratan ini dirancang untuk memastikan hanya kandidat yang berkualitas dan berpengalaman yang dapat memimpin sekolah.
Kandidat harus memiliki pendidikan minimal S1 atau D4 dari perguruan tinggi terakreditasi. Mereka juga wajib memiliki sertifikat pendidik yang masih berlaku dan pangkat minimal Penata (III/c) untuk PNS atau guru ahli pertama untuk PPPK, dengan pengalaman mengajar minimal 8 tahun.
Selain itu, kinerja kandidat harus “Baik” selama dua tahun terakhir, dibuktikan melalui SKP (Sasaran Kerja Pegawai). Pengalaman manajemen pendidikan minimal 2 tahun juga menjadi syarat mutlak. Usia maksimal saat pengangkatan adalah 56 tahun.
Calon kepala sekolah juga harus bebas dari masalah hukum dan bersedia menandatangani pakta integritas. Mereka juga harus siap ditempatkan di mana pun sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Semua persyaratan ini dirancang untuk memastikan integritas dan profesionalisme calon kepala sekolah.
Tahapan Seleksi yang Ketat dan Transparan
Proses seleksi calon kepala sekolah terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk menyaring kandidat terbaik. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan objektivitas dan transparansi dalam proses seleksi.
Tahap pertama adalah seleksi administrasi, di mana kelengkapan dokumen calon akan diverifikasi. Selanjutnya, para kandidat akan mengikuti pelatihan khusus untuk meningkatkan kompetensi kepemimpinan dan manajerial mereka.
Setelah pelatihan, calon kepala sekolah akan dievaluasi oleh Tim Pertimbangan. Tim ini terdiri dari pengawas sekolah, dinas pendidikan, dan tokoh pendidikan. Tim ini akan menilai kesiapan dan kompetensi para calon berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
Calon yang berhasil melewati semua tahapan seleksi akan diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian di tingkat daerah atau pusat. Sistem seleksi yang terstruktur ini diharapkan dapat menghasilkan pemimpin sekolah yang berkualitas.
Masa Jabatan dan Evaluasi Kinerja
Kepala sekolah yang terpilih akan menjabat maksimal dua periode, masing-masing selama empat tahun. Kinerja mereka akan dievaluasi setiap tahun untuk memastikan akuntabilitas dan peningkatan kinerja berkelanjutan.
Sistem rotasi atau pemindahan juga dapat dilakukan setelah dua tahun masa jabatan, jika diperlukan. Hal ini untuk memastikan penyegaran dan optimalisasi pengelolaan sekolah.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menciptakan pemimpin sekolah yang profesional, berintegritas, dan berkompeten. Sistem seleksi berbasis meritokrasi ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sistem ini menjamin bahwa posisi tersebut diisi oleh individu yang paling cakap, bukan berdasarkan koneksi atau faktor lainnya.
Sistem seleksi ini hanya berlaku bagi guru ASN (PNS/PPPK). Sekolah swasta memiliki mekanisme tersendiri, meskipun tetap mengedepankan prinsip-prinsip serupa. Harapannya, perubahan ini akan membawa dampak positif yang signifikan bagi dunia pendidikan Indonesia. Dengan adanya seleksi yang transparan dan kompetitif, diharapkan kualitas kepemimpinan di sekolah-sekolah negeri akan meningkat, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan.
