Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendesak Gibrael Isaak, pengusaha maskapai pribadi asal Singapura dan Presiden Direktur PT Rio De Gabriello/Round De Globe (RDG), untuk kooperatif menghadiri pemeriksaan. Pemeriksaan dijadwalkan pada Kamis, 12 Juni 2024, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang dana operasional kepala daerah Pemprov Papua. Ketidakhadiran Gibrael tanpa keterangan telah memicu ultimatum dari KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan kekecewaan atas ketidakhadiran Gibrael. “Dalam pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini, saksi GI sampai saat ini kembali tidak hadir tanpa keterangan,” ujar Budi. KPK menegaskan pentingnya kerjasama Gibrael untuk efektivitas proses penegakan hukum. “Kami ingatkan agar saksi kooperatif untuk hadir dan memberikan keterangan yang dibutuhkan agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif,” tegas Budi.
Kasus ini berpusat pada dugaan penyelewengan dana operasional Pemprov Papua yang merugikan negara hingga Rp1,2 triliun. KPK menduga sebagian dana tersebut digunakan untuk pembelian jet pribadi. Investigasi juga menelusuri keterkaitan Gibrael dengan mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe (almarhum), yang diduga memerintahkan Gibrael membawa uang tunai miliaran rupiah menggunakan pesawat jet pribadi. Hal ini terungkap dalam penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Tersangka dalam kasus korupsi ini adalah DE, Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua, yang bekerja sama dengan Lukas Enembe. Karena Lukas Enembe telah meninggal dunia, KPK berfokus pada perampasan aset. Sebagai bagian dari investigasi, KPK telah memeriksa WT, penyedia jasa money changer di Jakarta, untuk menelusuri aliran uang dan melakukan asset recovery.
Budi Prasetyo menyayangkan kerugian negara yang signifikan. “Dia menyayangkan peristiwa ini sebab anggaran Rp1,2 triliun bisa sangat berguna untuk masyarakat di Papua apabila dikelola dengan baik,” ungkap Budi. Ia menekankan bahwa dana tersebut seharusnya digunakan untuk meningkatkan sektor kesehatan dan pendidikan di Papua, seperti pembangunan fasilitas kesehatan dan sekolah.
Pemeriksaan terhadap Gibrael Isaak sangat penting untuk mengungkap seluruh jaringan dan aliran dana dalam kasus korupsi ini. Keengganan Gibrael untuk hadir dan memberikan keterangan menghambat proses hukum dan upaya pemulihan kerugian negara. KPK diharapkan akan mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan kehadiran Gibrael dalam pemeriksaan selanjutnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan jumlah kerugian negara yang sangat besar dan mengungkap praktik korupsi yang sistematis. Proses hukum yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Papua dan mencegah kejadian serupa di masa depan. KPK diharapkan terus bekerja keras dalam mengungkap seluruh fakta dan memperoleh keadilan bagi rakyat Indonesia.
Selain itu, investigasi lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembelian jet pribadi tersebut sangat krusial. Mekanisme pengawasan dana operasional kepala daerah juga perlu diperketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana publik di masa mendatang. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus menjadi prioritas utama.
