Motif ekonomi menjadi pendorong utama para calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) nekat berangkat ke Arab Saudi secara ilegal. Mereka tergiur iming-iming pekerjaan dan gaji yang lebih cepat didapatkan melalui jalur non-prosedural, meskipun tanpa keahlian dan kemampuan berbahasa Arab.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, mengungkapkan hal ini setelah meninjau langsung para calon PMI ilegal yang diamankan di Polres Metro Bekasi Kota pada Jumat, 4 Juli 2025. Karding menemukan fakta mengejutkan terkait modus operandi para calo dan kondisi para calon PMI.
Motif Ekonomi dan Janji Manis Calo
Para calon PMI yang terjaring razia mengakui tergiur tawaran pekerjaan di Arab Saudi dengan proses yang cepat dan mudah. Mereka rela membayar uang muka sebesar Rp2,5 juta kepada calo yang menjanjikan pengurusan visa dan keberangkatan.
Proses resmi yang panjang dan rumit menjadi alasan utama mereka memilih jalur ilegal. Keinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga menjadi pendorong utama keputusan tersebut.
Kemampuan bahasa Arab dan keahlian kerja bukanlah persyaratan utama bagi mereka. Yang terpenting adalah kesempatan mendapatkan penghasilan di luar negeri, meskipun dengan resiko yang tinggi.
Kondisi Para Calon PMI yang Mengkhawatirkan
Karding mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi para calon PMI. Mereka tidak memiliki kemampuan bahasa Arab, tidak memiliki keahlian kerja khusus, dan bahkan tidak memiliki surat rekomendasi dari kepala desa.
Kondisi kesehatan mereka juga tidak terjamin. Mereka tidak memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan sebelum berangkat ke Arab Saudi. Ini menunjukkan betapa rentannya mereka terhadap eksploitasi.
Mayoritas adalah perempuan yang sudah menikah dan berusia di atas 25 tahun, berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB). Mereka telah ditampung selama satu hingga dua bulan sebelum keberangkatan.
Operasi Calo yang Terorganisir dan Terlatih
Karding mengaku kagum dengan sistem kerja para calo yang terorganisir dan terlatih. Mereka mampu menghilang di tengah pengejaran polisi, menunjukkan profesionalitas dalam menjalankan aksi ilegal mereka.
Penjaga para calon PMI juga terkesan terlatih dalam menjawab pertanyaan petugas. Hal ini mengindikasikan adanya jaringan yang kuat dan terstruktur dalam sindikat perdagangan orang ini.
Para calon PMI dijanjikan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga, dengan gaji sekitar 1.200 riyal (sekitar Rp5 juta). Namun, standar gaji sebenarnya bisa mencapai 1.500 riyal. Karena minimnya daya tawar, mereka menerima kondisi kerja apapun yang ditawarkan.
Mereka berangkat menggunakan visa ziarah, tanpa kontrak kerja yang jelas, sehingga sangat rentan terhadap eksploitasi oleh pemberi kerja di Arab Saudi. Minimnya informasi dan masifnya peran calo membuat mereka terjerat.
Ke depan, perlu penguatan sosialisasi di tingkat desa untuk mencegah masyarakat terjerat praktik percaloan. Penting juga untuk melibatkan aparat desa dalam pengawasan dan pencegahan perdagangan orang ini.
Pemerintah harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan orang, agar kasus serupa tidak terulang kembali. Perlindungan terhadap calon PMI dan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini. Prioritas utama adalah pemulangan para calon PMI dan penegakan hukum terhadap para pelaku sindikat.
