Dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno, PDI Perjuangan menggelar Seminar Nasional di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta pada 30 Juni 2025. Seminar bertema “Mewujudkan Amanat Konstitusi, Pendidikan Dasar Gratis untuk Meningkatkan SDM Unggul Berdaya Saing” ini menekankan komitmen partai terhadap pendidikan sebagai hak dasar rakyat.
Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting, termasuk para ahli dan pejabat pemerintahan. Diskusi difokuskan pada pentingnya pendidikan dasar gratis dan inklusif bagi seluruh anak Indonesia.
Pendidikan Dasar Gratis: Amanat Konstitusi dan Putusan MK
Seminar Nasional PDI Perjuangan ini mengangkat isu krusial tentang pendidikan dasar gratis sebagai hak konstitusional setiap anak Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat UUD 1945 dan nilai-nilai yang diperjuangkan Bung Karno.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menjadi sorotan utama. Putusan tersebut mengoreksi kebijakan yang selama ini cenderung mengabaikan siswa sekolah/madrasah swasta dalam hal pembiayaan dari negara.
Ketua DPP PDIP dan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, menegaskan kewajiban konstitusional negara untuk menjamin pendidikan dasar gratis bagi seluruh warga negara, tanpa memandang status sekolahnya.
Para Pembicara dan Isu Strategis yang Dibahas
Seminar ini menghadirkan pembicara-pembicara kunci dari berbagai latar belakang. Hakim Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, bertindak sebagai keynote speaker.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul Haq turut hadir memberikan pandangannya. Beliau didampingi oleh Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu Suprapto (mewakili Dirjen Anggaran Lucky Alfirman).
Kepala Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora BRIN, Yan Rianto, juga memberikan kontribusi pemikirannya dalam seminar tersebut. Kehadiran para ahli ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif.
Membangun Konsensus Nasional untuk Pendidikan Berkeadilan
PDI Perjuangan memandang seminar ini sebagai wadah untuk mempertemukan para pemangku kepentingan. Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, BRIN, dan lembaga masyarakat seperti JPPI, diharapkan dapat berkolaborasi.
Tujuannya adalah membangun pemahaman bersama dan mendorong kebijakan pembiayaan pendidikan dasar yang lebih inklusif dan adil. Hal ini penting untuk memastikan kesetaraan akses pendidikan bagi semua anak Indonesia.
My Esti Wijayati menekankan pentingnya memastikan seluruh anak Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, mendapatkan hak pendidikan yang setara. Perjuangan untuk keadilan pendidikan ini merupakan bagian dari cita-cita kemerdekaan.
Legislator asal Yogyakarta ini menambahkan bahwa seminar ini juga menjadi momentum untuk mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat peran negara dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan akhirnya adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wakil Bendahara DPP PDIP dan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menambahkan bahwa seminar tersebut dihadiri oleh banyak fungsionaris PDI Perjuangan, termasuk Prof. Rokhmin Dahuri, Sadarestuwati, dan Tri Rismaharini. Hadir pula perwakilan dari DPD DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten; DPC PDI Perjuangan se-Jabodetabek; serta tokoh-tokoh penting lainnya.
Seminar Nasional PDI Perjuangan ini memberikan sumbangsih yang signifikan dalam mendorong terwujudnya pendidikan dasar gratis dan berkeadilan di Indonesia. Komitmen partai dan kolaborasi berbagai pihak diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang berdampak positif bagi masa depan bangsa.
