Polda Jawa Timur (Jatim) gencar memberantas premanisme. Dalam kurun waktu 10 hari terakhir, tercatat 1.200 kasus premanisme ditangani. Hal ini menunjukkan komitmen serius pihak kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dari jumlah tersebut, 276 kasus telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Sisanya, yang merupakan tindak pidana ringan, ditangani dengan pendekatan pembinaan.
Operasi Pekat II Semeru 2025 dan Rencana Ke Depan
Operasi Pekat II Semeru 2025, yang berakhir pada 14 Mei 2025, akan dilanjutkan sebagai operasi rutin. Kepolisian berencana meningkatkan intensitas operasi tersebut di masa mendatang.
Peninjauan langsung ke titik-titik rawan premanisme di Jawa Timur, seperti pelabuhan, daerah industri, dan pusat ekonomi, telah dilakukan pada 11-12 Mei 2025. Langkah ini bertujuan untuk memetakan dan mencegah potensi kejahatan.
Pentingnya Komitmen Bersama dalam Memberantas Premanisme
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menekankan pentingnya komitmen bersama. Semua elemen pemerintah dan masyarakat harus bahu-membahu memberantas premanisme.
Premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan berpotensi mengganggu investasi dan ketertiban umum. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.
Tindakan premanisme menjadi penghambat serius bagi target pembangunan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang salah satunya adalah meningkatkan investasi.
Oleh karena itu, pemerintah tidak akan mentolerir aksi premanisme yang dilakukan oknum ormas tertentu. Penindakan hukum menjadi prioritas utama, diiringi dengan pembinaan.
Polda Jateng Juga Gelar Operasi Serentak
Polda Jawa Tengah juga turut aktif dalam pemberantasan premanisme. Operasi serentak yang melibatkan 35 Polres jajaran dilaksanakan pada 10 Mei 2025.
Ratusan orang ditangkap dalam operasi tersebut. Mereka terlibat berbagai tindak kejahatan, mulai dari tawuran, balap liar, hingga mabuk di tempat umum.
Kepala Biro Operasi Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Basya Radyananda, menjelaskan tujuan operasi. Operasi ini untuk menciptakan situasi kondusif bagi investasi dan dunia usaha.
Kombes Pol Basya Radyananda juga mengajak masyarakat berperan aktif. Laporan masyarakat mengenai aksi premanisme akan ditindaklanjuti dengan segera.
Penindakan Tegas Pemerintah terhadap Premanisme
Menko Polkam Jenderal (Purn) Budi Gunawan menegaskan komitmen pemerintah. Premanisme dan ormas yang mengganggu investasi akan ditindak tegas.
Hal ini merupakan respons atas laporan warga mengenai pungutan liar yang dilakukan oknum ormas kepada pengusaha. Pemerintah membentuk Satgas Terpadu untuk menangani hal ini.
Pembentukan satgas bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan kepastian hukum. Hal ini penting untuk menjamin kelancaran investasi dan usaha di Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas. Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan stabilitas sosial.
Secara keseluruhan, upaya pemberantasan premanisme di Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan keseriusan pemerintah. Kerja sama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan tindakan premanisme juga sangat krusial untuk keberhasilan operasi ini.
