Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi melantik 100 pejabat fungsional pada Senin, 30 Juni 2025. Pelantikan yang berlangsung di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, ini bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan efisiensi birokrasi pemerintahan Ibu Kota.
Sebagian besar pejabat yang dilantik berasal dari Dinas Pendidikan, menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di sektor pendidikan.
Pelantikan 100 Pejabat Fungsional di Balai Kota Jakarta
Dari total 100 pejabat yang dilantik, sebanyak 97 berasal dari Dinas Pendidikan. Sisanya terdiri dari 2 pejabat dari Biro Hukum dan 1 pejabat dari Dinas Kesehatan.
Pramono Anung menekankan pentingnya percepatan proses pelantikan untuk menjaga dinamika birokrasi. Hal ini dianggap krusial untuk memastikan adaptasi terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat Jakarta.
Penyegaran Birokrasi untuk Jakarta sebagai Kota Global
Pramono Anung menginstruksikan Sekretaris Daerah dan jajaran Balai Kota untuk menyelesaikan proses pelantikan jabatan yang kosong atau telah lama dijabat oleh orang yang sama. Proses ini disebut sebagai “tour of duty”.
Menurutnya, penyegaran jabatan merupakan kunci bagi Pemprov DKI Jakarta untuk tetap dinamis dan responsif. Pemerintahan Jakarta sebagai kota global membutuhkan aparatur yang bersemangat dan inovatif.
Dengan adanya pejabat-pejabat baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Kehadiran tenaga-tenaga baru juga diharapkan mampu membawa ide-ide segar dan pendekatan baru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Jakarta.
Tindakan Tegas Terhadap Pelanggaran ASN
Gubernur Pramono Anung juga menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebagai contoh, seorang lurah di Jakarta Timur yang terbukti melakukan penyimpangan dengan meminta utang kepada petugas PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) sebesar Rp 17 juta langsung dibebastugaskan.
Tindakan tegas ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan.
Ketegasan dalam menindak pelanggaran diharapkan menjadi efek jera bagi ASN lainnya untuk selalu bertindak sesuai aturan dan etika profesi.
Langkah ini juga menunjukkan komitmen Gubernur Pramono Anung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di Jakarta.
Pelantikan pejabat fungsional ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Dengan adanya penyegaran birokrasi dan penegakan aturan yang tegas, diharapkan Jakarta dapat terus berkembang sebagai kota global yang maju dan sejahtera.
Komitmen Pemprov DKI terhadap transparansi dan akuntabilitas juga tercermin dalam tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan ASN. Hal ini menjadi contoh penting bagi daerah lain dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
