Premanisme kembali menjadi isu krusial di Indonesia. Keluhan investor asing terkait gangguan keamanan dan ketidakpastian hukum dalam berbisnis semakin menguatkan permasalahan ini. Aksi intimidasi, pemerasan, dan kekerasan oleh kelompok preman bukan hanya menghambat operasional perusahaan, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman.
Investasi di sektor mobil listrik, misalnya, turut terdampak. Pabrik mobil listrik BYD dan VinFast di Indonesia mengalami gangguan akibat premanisme. Hal ini bahkan telah menarik perhatian media asing.
Premanisme Menghambat Investasi dan Merusak Citra Indonesia
South China Morning Post, media asal China, menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan masalah gengsterisme yang signifikan. Artikel mereka berjudul “Indonesia’s EV revolution held hostage by ‘preman’ gangster problem” menyoroti ancaman premanisme terhadap masa depan Indonesia sebagai pusat industri mobil listrik di ASEAN.
Media tersebut bahkan menelusuri sejarah premanisme di Indonesia hingga era kolonial Belanda. Mereka digambarkan sebagai kekuatan yang telah mengakar dalam struktur ekonomi dan politik nasional.
Analisis Ahli: Premanisme sebagai Fenomena yang Sudah Mengakar
Ian Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia dan penulis buku “The Politics of Protection Rackets in Post New-Order Indonesia,” menyatakan bahwa gangguan preman terhadap investasi besar bukanlah hal yang mengejutkan.
Ia menjelaskan, perusahaan besar seringkali “berkomunikasi” dengan preman lokal, menawarkan pekerjaan, atau bahkan memberikan sejumlah uang untuk menghindari masalah. Namun, situasi menjadi lebih kompleks jika preman tersebut tergabung dalam organisasi massa besar (ormas).
Keterkaitan ormas dengan politisi atau partai politik membuat mereka lebih berani dan agresif. Pergantian pemerintahan juga seringkali memicu kelompok-kelompok ini untuk menguji batas-batas tindakan mereka.
Langkah Pemerintah: Pembentukan Satgas Terpadu
Pemerintah Indonesia merespon permasalahan ini dengan membentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Menko Polhukam Budi Gunawan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentolerir aksi premanisme yang mengganggu ketertiban umum dan investasi. Hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Satgas Terpadu ini akan melibatkan TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya. Fokus utama pemberantasan premanisme berada di kawasan strategis seperti kawasan industri, pelabuhan, dan proyek investasi prioritas nasional.
Budi Gunawan menekankan pentingnya stabilitas keamanan dan kepastian hukum untuk menarik investasi. Pemerintah menyadari bahwa tanpa hal tersebut, kepercayaan investor akan terus menurun.
Langkah tegas pemerintah ini diharapkan dapat memulihkan citra Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang aman dan kondusif. Pemberantasan premanisme tidak hanya penting untuk menarik investasi asing, tetapi juga untuk menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Keberhasilan Satgas Terpadu ini akan menjadi penentu dalam memperbaiki iklim investasi di Indonesia dan menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan berkeadilan. Stabilitas keamanan dan kepastian hukum adalah kunci utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
