Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah menimbulkan gelombang besar di dunia politik Indonesia. Putusan ini, yang dibacakan pada 26 Juni 2025, memicu kebutuhan akan revisi menyeluruh Undang-Undang Pemilu dan berdampak signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu ke depan. Dampaknya akan terasa luas dan membutuhkan penyesuaian besar dari berbagai pihak.
Revisi UU Pemilu: Tantangan Besar Pasca Putusan MK
Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, menyatakan terkejut dengan putusan MK. Meskipun wacana pemisahan pemilu telah bergulir sebelumnya, keputusan ini tetap mengejutkan.
Ia menekankan perlunya penyesuaian besar-besaran dalam penyusunan UU Pemilu. Pemisahan pemilu ini menuntut revisi total UU Pemilu dengan integrasi bagian pemilihan DPRD ke dalam UU Pilkada.
Giri Ramanda menambahkan, partai politik perlu melakukan penyesuaian strategi untuk memenangkan kontestasi pemilu yang akan berlangsung dengan sistem baru ini. Perubahan ini akan berpengaruh signifikan terhadap pola pemenangan pemilu mendatang.
Dampak Putusan MK Terhadap Sistem Pemilu di Indonesia
Putusan MK mewajibkan pemilu nasional dan daerah diselenggarakan secara terpisah, dengan jeda minimal dua tahun dan maksimal dua tahun enam bulan.
Putusan ini merupakan respons atas gugatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK menilai beberapa pasal dalam UU Pemilu dan Pilkada bertentangan dengan UUD 1945 jika tidak dimaknai secara berbeda.
Selama ini, pemilu nasional dan daerah selalu dilakukan serentak. MK berpendapat bahwa hal ini menghambat efektivitas pemerintahan dan mempersulit proses demokrasi.
Opini Ahli: Pemisahan Pemilu Belum Tentu Optimalkan Demokrasi
Lucius Karus, peneliti legislasi dari Formappi, mengungkapkan pandangannya mengenai putusan MK. Ia berpendapat bahwa pemisahan waktu penyelenggaraan pemilu tidak otomatis meningkatkan kualitas demokrasi.
Lucius menambahkan bahwa efektivitas pemisahan ini perlu dikaji lebih lanjut. Pemisahan pemilu bukan jaminan peningkatan kualitas demokrasi secara signifikan, dan perlu dikaji lebih dalam dampaknya terhadap penyelenggaraan pemilu mendatang.
Ia menyoroti pentingnya melihat berbagai aspek terkait efektivitas sistem pemilu pasca putusan MK. Perlu evaluasi yang komprehensif untuk memastikan sistem baru ini berjalan optimal.
Putusan MK ini jelas akan berdampak besar pada sistem politik Indonesia. Revisi UU Pemilu yang menyeluruh membutuhkan waktu dan pertimbangan matang. Pengaruhnya terhadap strategi partai politik dan efektivitas pemerintahan juga perlu dipantau dengan seksama. Ke depan, penting untuk mengevaluasi dampak nyata dari pemisahan pemilu ini terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
