Rencana pembelian tablet senilai hampir Rp1 miliar untuk 50 anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) memicu kontroversi. Langkah ini dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat KBB yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.
Kritik Keras Atas Pengadaan Tablet DPRD KBB
Yacob Anwar Lewi, Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), mengecam keras rencana tersebut. Ia menyebut pembelian tablet bertentangan dengan semangat pemekaran KBB, terutama di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kurang baik.
Persentase kemiskinan di KBB masih cukup tinggi, mencapai 10,49 persen atau sekitar 197.659 jiwa dari total 1,88 juta penduduk. Angka ini menunjukkan masih banyak warga KBB yang membutuhkan bantuan.
Yacob mendesak agar rencana pengadaan tablet tersebut ditunda. Ia berpendapat langkah ini justru akan melukai hati rakyat KBB yang masih berjuang untuk kesejahteraan.
Ketidaksesuaian Anggaran dengan Kondisi Masyarakat
Menurut Yacob, anggota DPRD KBB sebenarnya tidak memerlukan tablet baru untuk menunjang kinerja. Mereka sudah memiliki smartphone yang dapat digunakan untuk mengakses informasi dan berkomunikasi.
Penggunaan smartphone pribadi untuk keperluan pekerjaan dapat mendukung program efisiensi anggaran. Hal ini sejalan dengan arahan Gubernur Jawa Barat yang menekankan penghematan anggaran.
Ia menyarankan agar anggaran tersebut dialokasikan untuk program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti perbaikan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini lebih sejalan dengan visi-misi Bupati KBB.
Kontradiksi dengan Instruksi Presiden
Rencana pengadaan tablet ini dinilai kontradiktif dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Inpres tersebut menekankan pentingnya penghematan dan optimalisasi anggaran negara dan daerah.
Anggaran pengadaan tablet yang mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar dinilai terlalu besar, terutama jika dikaitkan dengan kondisi ekonomi masyarakat KBB. Dana tersebut seharusnya diprioritaskan untuk program yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Pembelian tablet ini melalui skema e-katalog, dengan nilai tender mencapai ratusan juta rupiah. Ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan transparansi proses pengadaan.
Secara keseluruhan, rencana pengadaan tablet untuk anggota DPRD KBB menimbulkan kontroversi dan mengundang kritik tajam dari berbagai pihak. Keputusan ini perlu ditinjau kembali agar lebih selaras dengan kondisi ekonomi masyarakat dan arahan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran. Prioritas pembangunan seharusnya diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan pada pengadaan barang yang dianggap kurang mendesak.
