Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menaikkan tarif parkir kendaraan pribadi dan menerapkan sistem jalan berbayar (Electronic Road Pricing/ERP). Langkah ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sebagai upaya mengurangi kemacetan dan subsidi transportasi umum. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai program transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat.
Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong warga beralih ke transportasi publik. Pemprov DKI menilai, dengan tarif parkir dan ERP yang lebih tinggi, masyarakat akan lebih termotivasi untuk menggunakan transportasi umum yang sudah disubsidi.
Kenaikan Tarif Parkir dan ERP untuk Subsidi Transportasi Umum
Gubernur Pramono Anung menjelaskan bahwa dana dari kenaikan tarif parkir dan penerapan ERP akan dialokasikan untuk mensubsidi layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Subsidi ini akan diberikan kepada 15 golongan masyarakat prioritas.
Program subsidi transportasi umum gratis ini telah dimulai sejak 7 Mei 2025. Program ini menargetkan 15 golongan masyarakat yang dianggap membutuhkan dukungan aksesibilitas transportasi publik yang terjangkau.
15 Golongan Masyarakat yang Mendapatkan Subsidi Transportasi Umum
Berikut adalah 15 golongan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi penuh untuk layanan transportasi umum di Jakarta:
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan DKI Jakarta. Mereka akan menikmati kemudahan akses transportasi umum tanpa biaya.
2. Tenaga kontrak DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan terhadap tenaga kerjanya.
3. Penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Program ini bertujuan untuk menunjang pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
4. Pekerja bergaji Upah Minimum Provinsi (UMP). Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pekerja dengan pendapatan minimum.
5. Penghuni Rumah Susun Sewa (Rusunawa). Pemprov DKI memberikan perhatian khusus pada penghuni Rusunawa.
6. Tim Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Mereka berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat.
7. Warga Kepulauan Seribu. Akses transportasi menjadi tantangan tersendiri bagi warga Kepulauan Seribu.
8. Penerima Raskin (Beras untuk Rakyat Miskin). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.
9. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mereka mendapat apresiasi atas pengabdiannya kepada negara.
10. Veteran. Apresiasi diberikan kepada para pejuang kemerdekaan Indonesia.
11. Penyandang disabilitas. Pemerintah berupaya memberikan kemudahan akses bagi kelompok rentan ini.
12. Lansia (di atas 60 tahun). Fasilitas ini diberikan untuk menunjang mobilitas kelompok usia lanjut.
13. Pengurus rumah ibadah. Pemerintah menghargai peran mereka dalam kehidupan beragama.
14. Guru dan staf Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Mereka berperan penting dalam pendidikan anak-anak usia dini.
15. Juru Pemantau Jentik (Jumantik). Apresiasi diberikan atas peran penting mereka dalam mencegah penyakit demam berdarah.
perluasan program ke Transjabodetabek
Ke depannya, program subsidi ini akan diperluas ke layanan Transjabodetabek, yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov DKI untuk integrasi transportasi publik wilayah Jabodetabek.
Sejumlah rute baru Transjabodetabek telah diresmikan. Rute-rute ini diharapkan dapat memberikan pilihan transportasi yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat. Beberapa rute terbaru diantaranya adalah Blok M-Alam Sutera, Vida Bekasi-Cawang, PIK 2-Blok M, Bogor-Blok M, dan Sawangan-Lebak Bulus.
Implementasi kebijakan kenaikan tarif parkir dan ERP serta program subsidi transportasi umum ini diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkeadilan bagi seluruh warga Jakarta dan sekitarnya. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada koordinasi yang baik antar instansi terkait dan penerimaan masyarakat. Evaluasi berkala akan sangat penting untuk memastikan efektivitas dan penyesuaian program yang tepat sasaran.
