Sejumlah kasus kejahatan yang melibatkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang baru-baru ini menjadi sorotan. Insiden perampokan yang melibatkan tiga WNI di Prefektur Ibaraki pada Januari 2025, dan penangkapan mereka lima bulan kemudian, menambah daftar panjang kasus serupa. Kementerian Luar Negeri RI telah memberikan pendampingan hukum kepada para tersangka yang berstatus overstayer.
Kasus ini bukan yang pertama. Sebelumnya, video pemasangan bendera perguruan silat di Jepang viral dan memicu kontroversi. Serangkaian kasus perampokan dan bahkan pembunuhan yang melibatkan WNI juga telah dilaporkan sebelumnya di berbagai prefektur di Jepang.
Rentetan Kasus WNI di Jepang: Dari Spanduk hingga Perampokan
Beberapa insiden yang melibatkan WNI di Jepang telah menarik perhatian publik. Kasus terbaru adalah perampokan di Hokota, Prefektur Ibaraki.
Sebelumnya, video pemasangan bendera PSHT di sebuah jembatan viral. Meskipun PSHT mengklarifikasi bahwa video tersebut lama, KBRI Tokyo tetap meminta anggota mereka mematuhi hukum Jepang.
Pada Januari 2025, 11 WNI ditangkap di Isesaki, Prefektur Gunma, atas kasus perampokan yang menyebabkan satu korban meninggal. Kasus perampokan juga terjadi di Kakegawa (Prefektur Shizuoka) dan Fukuoka pada tahun 2024.
Bahkan, pada April 2023, tiga WNI ditangkap atas dugaan pembunuhan dan pembuangan mayat seorang WNI lainnya. Semua kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai akar permasalahan di balik peningkatan kasus kejahatan yang melibatkan WNI di Jepang.
Meningkatnya Jumlah WNI di Jepang: Faktor Pendorong dan Dampaknya
Populasi Jepang yang menua menjadi faktor utama meningkatnya kebutuhan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia.
Kerja sama antara Indonesia dan Jepang dalam sektor ketenagakerjaan, seperti program specified skilled worker dan kenshusei (pemagangan), telah meningkatkan jumlah WNI di Jepang secara signifikan.
Data menunjukkan lebih dari 87 ribu WNI mengikuti program magang dan 44 ribu lainnya bekerja sebagai pekerja berketerampilan khusus hingga Juni 2024. Sebaran mereka tersebar di berbagai sektor, mulai dari caregiver hingga manufaktur.
Meskipun peluang kerja meningkat, peningkatan jumlah WNI juga diiringi dengan berbagai insiden yang mencoreng citra Indonesia.
Upaya Pencegahan dan Peran Komunitas Indonesia di Jepang
Pemerintah Indonesia mengakui pentingnya meningkatkan kesadaran hukum dan kedisiplinan WNI di Jepang.
Pendidikan dan sosialisasi mengenai budaya dan hukum Jepang dinilai krusial untuk mencegah kejadian serupa terulang. Peran KBRI dan KJRI dalam memberikan edukasi dan bimbingan kepada WNI di Jepang perlu ditingkatkan.
Komunitas WNI di Jepang, yang terbentuk berdasarkan daerah asal, wilayah, agama, dan hobi, memiliki peran penting dalam adaptasi dan integrasi para pendatang baru.
Para pekerja migran Indonesia di Jepang memiliki tujuan yang berbeda, ada yang bertujuan mengakumulasi modal untuk kembali ke Indonesia dan ada yang ingin menetap di Jepang. Pernikahan campur (mixed marriage) antara WNI dan warga Jepang juga cukup sering terjadi.
Pemerintah perlu bekerja sama dengan para ketua komunitas untuk memberikan bimbingan dan edukasi budaya kepada WNI di Jepang. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keberadaan WNI di Jepang tetap positif dan tidak menimbulkan masalah.
Tantangan ke depan adalah menyeimbangkan peluang ekonomi bagi WNI di Jepang dengan menjaga citra positif Indonesia dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dan norma di Jepang. Peran pemerintah, komunitas WNI, dan individu sangat penting untuk mewujudkan hal ini.
