Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/7/2025), diwarnai aksi protes dari aktivis. Protes ini terjadi saat Fadli Zon tengah menjawab pertanyaan anggota Komisi X terkait pernyataannya mengenai peristiwa Mei 1998.
Aksi tersebut dilakukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil yang keberatan dengan sejumlah pernyataan Menbud. Kehadiran mereka mengganggu jalannya rapat dan menimbulkan ketegangan.
Aksi Protes di Tengah Raker
Sejumlah aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil tiba-tiba muncul di balkon ruang rapat. Mereka mengacungkan spanduk dan meneriakkan berbagai tuntutan.
Tuntutan utama mereka adalah penghentian proyek penulisan ulang sejarah dan penolakan terhadap pemutihan sejarah. Para aktivis juga menyuarakan agar suara korban didengarkan.
Selain itu, mereka juga menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dan menuntut penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Teriakan-teriakan protes ini membuat rapat sempat terhenti.
Fadli Zon tampak terdiam mengamati aksi protes yang terjadi di atas ruang rapat. Suasana tegang dan rapat sempat terhenti sementara waktu.
Respons Fadli Zon terhadap Aksi Protes
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, kemudian meminta para aktivis untuk menghentikan aksinya dan kembali ke tempat masing-masing. Petugas keamanan parlemen pun turut mengamankan situasi.
Setelah rapat, Fadli Zon memberikan tanggapannya mengenai aksi protes tersebut. Ia menanggapi aksi tersebut dengan tenang dan menyebutnya sebagai bentuk aspirasi.
Fadli Zon menjelaskan bahwa dirinya juga pernah melakukan hal serupa di masa lalu. Ia menilai bahwa penyampaian aspirasi merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Selain isu pemutihan sejarah, Fadli Zon juga mencatat adanya tuntutan lain dalam aksi tersebut, termasuk penolakan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Ia kembali menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bentuk aspirasi.
Isu yang Menjadi Pemicu Protes
Aksi protes yang terjadi di Raker tersebut berpusat pada beberapa isu krusial. Pertama, adalah kontroversi mengenai penulisan ulang sejarah, khususnya terkait peristiwa Mei 1998.
Pernyataan Fadli Zon sebelumnya mengenai peristiwa tersebut menjadi pemicu utama aksi protes ini. Para aktivis menilai pernyataan tersebut sebagai upaya pemutihan sejarah.
Isu kedua yang diangkat adalah mengenai pemberian gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto. Koalisi Masyarakat Sipil menilai hal tersebut tidak tepat mengingat masa pemerintahan Soeharto yang diwarnai pelanggaran HAM berat.
Tuntutan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga menjadi bagian penting dari aksi protes tersebut. Para aktivis mendesak pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
Aksi ini menjadi sorotan publik dan menyoroti kembali pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan isu sejarah dan pelanggaran HAM di Indonesia.
Kejadian ini menunjukkan dinamika politik dan sosial yang masih berlangsung di Indonesia. Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya dialog dan penyelesaian konflik secara damai dan demokratis dalam menghadapi perbedaan pendapat, khususnya dalam isu-isu sensitif seperti sejarah dan pelanggaran HAM.
