Rahasia Pemerataan Ekonomi RI: Inklusi Keuangan Jawabnya

Rahasia Pemerataan Ekonomi RI: Inklusi Keuangan Jawabnya
Sumber: Liputan6.com

Indonesia International Financial Inclusion Summit (IFIS) 2025, yang berlangsung pada 6 Mei 2025, sukses menjadi platform penting dalam memperkuat inklusi keuangan di Indonesia. Diselenggarakan oleh Tony Blair Institute for Global Change (TBI) dan Gates Foundation, dengan dukungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), IFIS 2025 mengangkat tema “Inklusi Keuangan untuk Mendukung Asta Cita.” Acara ini menyatukan para pemangku kepentingan untuk membahas dan menjalankan langkah-langkah nyata guna meningkatkan akses keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.

IFIS 2025 bukan sekadar forum diskusi. Pertemuan ini menandai komitmen nyata untuk mengatasi hambatan akses layanan keuangan di Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Percepatan Inklusi Keuangan di Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital, Ali Murtopo Simbolon, menekankan pentingnya IFIS 2025 sebagai langkah krusial untuk mempercepat inklusi keuangan.

Ia menyatakan bahwa forum ini menjadi wadah nyata untuk mengatasi tantangan akses layanan keuangan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tren positif inklusi finansial nasional yang menunjukkan 76,3% masyarakat telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal, dan 88,7% menggunakan layanan keuangan formal.

Barbara Ubaldi, Global Senior Director for Government Innovation & AI dari TBI, turut memberikan pandangannya. Ia mengungkapkan pentingnya akses keuangan dasar dalam mencegah kemiskinan, khususnya selama krisis.

Ubaldi juga menyoroti peran infrastruktur digital publik dan teknologi inovatif dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan efisiensi, dan menurunkan biaya operasional.

Peluncuran Dokumen Strategis Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan dan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

IFIS 2025 juga menandai peluncuran dokumen strategis, yaitu Kajian Pemetaan Inklusi Keuangan dan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan peran vital 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Dewi menambahkan bahwa IKAD merupakan instrumen penting untuk menyelaraskan target nasional hingga ke tingkat kabupaten/kota, mendukung visi Indonesia Emas 2045. Data ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai akses keuangan di berbagai wilayah Indonesia.

Mengatasi Isu Krusial Inklusi Keuangan

Diskusi panel dalam IFIS 2025 mengangkat isu-isu krusial dalam inklusi keuangan.

Beberapa topik yang dibahas termasuk pemberdayaan perempuan melalui akses keuangan yang setara, peningkatan literasi keuangan, dan perlindungan konsumen.

Pemerintah menargetkan capaian inklusi keuangan sebesar 91% pada 2025 dan 93% pada 2029, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

IFIS 2025, yang dihadiri lebih dari 1.000 peserta secara luring dan daring, berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dari beragam sektor.

Forum ini diharapkan mampu memperkuat posisi Indonesia sebagai pemimpin global dalam inklusi keuangan dan menjadi pendorong pemerataan ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan. Komitmen bersama ini sangat penting untuk memastikan keberhasilan program inklusi keuangan di Indonesia.

Dengan komitmen dari berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi, Indonesia semakin dekat dengan cita-cita inklusi keuangan yang menyeluruh. Keberhasilan IFIS 2025 menjadi langkah maju signifikan dalam mencapai tujuan tersebut.

Pos terkait