Perubahan kebijakan verifikasi akun di platform X (dahulu Twitter) kembali menjadi sorotan. Setelah Elon Musk mengakuisisi platform tersebut, kebijakan centang biru (blue tick) yang tadinya hanya diberikan kepada tokoh publik berganti menjadi layanan berbayar. Langkah ini kini tengah diinvestigasi oleh regulator Uni Eropa (EU) karena diduga melanggar praktik industri yang sudah mapan.
Uni Eropa mencurigai kebijakan baru X ini sebagai praktik anti-kompetitif. Pihak regulator menilai perubahan mendadak tersebut berpotensi merugikan pengguna dan menimbulkan ketidakadilan dalam penggunaan platform.
Perubahan Kebijakan Centang Biru dan Tuduhan Monopoli
Sebelum diakuisisi Elon Musk pada tahun 2022, centang biru di Twitter hanya diberikan kepada akun-akun terverifikasi yang umumnya dimiliki oleh tokoh publik, selebriti, dan entitas penting lainnya. Hal ini bertujuan untuk membedakan akun resmi dari akun palsu atau impersonator.
Namun, setelah Musk mengambil alih, kebijakan tersebut diubah. Centang biru kini dapat dibeli oleh siapa saja yang bersedia membayar langganan premium X. Perubahan ini menuai kritik luas karena dianggap mendegradasi makna verifikasi akun dan berpotensi menciptakan disinformasi.
Tanggapan X dan Investigasi Uni Eropa
Menanggapi investigasi dari Komisi pengawasan antimonopoli Uni Eropa, X memberikan penjelasan kepada regulator. Pihak X membantah telah melakukan pelanggaran dan menyatakan bahwa tampilan mencolok dari centang biru bukanlah masalah yang harus diatur oleh regulator di Uni Eropa.
Akan tetapi, Komisi Uni Eropa menyatakan bahwa investigasi masih berlanjut. Seorang juru bicara komisi menegaskan bahwa penyelidikan mengenai penggunaan centang biru tetap berlangsung dan belum ada kesimpulan yang dikeluarkan.
Penjelasan resmi X kepada regulator pertama kali dilaporkan oleh Bloomberg. Sampai saat ini, X belum memberikan tanggapan lebih lanjut atas permintaan komentar.
Dampak dan Potensi Sanksi
Investigasi Uni Eropa ini didasarkan pada Undang-Undang Layanan Digital (Digital Service Act) yang mewajibkan platform digital besar untuk lebih bertanggung jawab dalam mengatasi konten ilegal dan berbahaya.
Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat berakibat fatal bagi X. Potensi denda yang dapat dikenakan mencapai 6 persen dari pendapatan tahunan global perusahaan.
Besarnya potensi denda tersebut menjadi tekanan signifikan bagi X. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Uni Eropa memandang perubahan kebijakan centang biru ini dan potensi dampaknya terhadap pengguna dan ekosistem digital.
Perubahan kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas platform media sosial besar. Masyarakat internasional menantikan perkembangan selanjutnya dari investigasi Uni Eropa ini dan dampaknya terhadap regulasi platform media sosial di masa mendatang.
Kasus ini juga menjadi preseden penting dalam regulasi platform digital global. Bagaimana Uni Eropa menindaklanjuti investigasi ini akan berdampak pada bagaimana platform lain beroperasi dan mengelola sistem verifikasi akunnya. Kejelasan dan konsistensi dalam penegakan aturan sangat penting agar tercipta ekosistem digital yang sehat dan bertanggung jawab.
Ke depan, perdebatan seputar verifikasi akun dan peran platform media sosial dalam menyebarkan informasi yang benar dan akurat akan terus berlanjut. Peristiwa ini menggarisbawahi perlunya peraturan yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif terhadap perusahaan teknologi besar agar memastikan transparansi dan akuntabilitas.
