Jet Mewah Qatar: Hadiah Kontroversial untuk Air Force One Trump

Jet Mewah Qatar: Hadiah Kontroversial untuk Air Force One Trump
Sumber: Liputan6.com

Pentagon mengonfirmasi penerimaan sebuah jet mewah Boeing 747 dari Qatar sebagai hadiah untuk Presiden Donald Trump. Penggunaan pesawat tersebut sebagai Air Force One kini menuai kontroversi besar, memicu perdebatan sengit tentang etika dan legalitas menerima hadiah bernilai tinggi dari negara asing. Juru bicara Pentagon, Sean Parnell, menyatakan bahwa penerimaan pesawat tersebut sesuai dengan peraturan federal yang berlaku. Namun, pernyataan ini belum cukup meredam gelombang kritik yang datang dari berbagai pihak.

Presiden Trump sendiri membela keputusan ini dengan alasan penghematan dana pajak. Ia berpendapat bahwa menerima pesawat secara cuma-cuma lebih menguntungkan daripada mengeluarkan biaya ratusan juta dolar dari anggaran militer dan pajak rakyat Amerika Serikat.

Kontroversi Penerimaan Jet Mewah dari Qatar

Penerimaan jet mewah Boeing 747 yang dijuluki “istana di langit” oleh Trump telah memicu kontroversi besar. Banyak pihak menilai tindakan ini melanggar larangan konstitusional atas hadiah dari negara asing.

Partai Demokrat mengecam keras tindakan tersebut. Beberapa anggota Kongres dari Partai Republik pun turut menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka melihat penerimaan hadiah ini sebagai tindakan yang tidak pantas dan berpotensi merusak citra lembaga kepresidenan.

Kritik Keras dari Partai Demokrat dan Kekhawatiran dari Beberapa Senator Republik

Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, menyebut tindakan ini sebagai “noda bagi lembaga kepresidenan”. Ia bahkan mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang penggunaan pesawat asing sebagai Air Force One.

Rancangan undang-undang Schumer juga melarang penggunaan dana pajak untuk memodifikasi atau merestorasi pesawat tersebut. Namun, upaya ini digagalkan oleh Senator Republik Roger Marshall dari Kansas yang mengajukan keberatan tanpa penjelasan.

Senator Tammy Duckworth dari Partai Demokrat juga turut mengkritik keras keputusan ini. Ia menekankan bahwa menerima pesawat dari keluarga penguasa Qatar merupakan tindakan yang berbahaya dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan nasional.

Duckworth menambahkan bahwa alih-alih menghemat uang, penerimaan pesawat ini justru akan menghabiskan lebih dari USD 1 miliar uang pajak untuk renovasi. Amerika Serikat saat ini sudah memiliki dua pesawat Air Force One yang berfungsi penuh.

Modifikasi Pesawat dan Rahasia Negara

Sekretaris Angkatan Udara, Troy Meink, menyatakan bahwa modifikasi signifikan diperlukan agar pesawat tersebut memenuhi standar keamanan Air Force One. Proses perencanaan modifikasi telah dimulai atas perintah Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Angkatan Udara akan mengeluarkan kontrak untuk modifikasi, namun rinciannya dirahasiakan. Hal ini semakin meningkatkan kecurigaan publik terhadap transparansi dan potensi penyimpangan yang terjadi.

Presiden Trump, ketika ditanya tentang hal ini, bersikeras bahwa pesawat tersebut diberikan kepada Angkatan Udara AS, bukan untuknya secara pribadi. Ia bahkan menyatakan kesediaannya menerima pesawat serupa dari negara lain jika ditawarkan.

Trump juga menyatakan bahwa pesawat tersebut akan disumbangkan ke perpustakaan kepresidenannya kelak, bukan digunakan setelah masa jabatannya berakhir. Namun, pernyataan ini belum cukup meyakinkan banyak pihak yang masih mempertanyakan urgensi dan transparansi dari seluruh proses ini.

Keengganan Trump menjelaskan kepentingan keamanan nasional yang mendesak di balik keputusan ini menambah keraguan publik. Publik mempertanyakan perlunya pengadaan cepat pesawat ini dibandingkan menunggu penyelesaian pembangunan pesawat Air Force One baru yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.

Kontroversi ini masih terus berlanjut, dengan berbagai pihak mendesak adanya transparansi penuh terkait penerimaan dan rencana penggunaan pesawat tersebut. Perdebatan ini menunjukkan betapa sensitifnya isu penerimaan hadiah dari negara asing, terutama jika menyangkut aset bernilai tinggi yang terkait langsung dengan keamanan dan simbolisme kepresidenan Amerika Serikat. Ke depan, perlu ada mekanisme yang lebih ketat untuk mencegah kejadian serupa agar tidak terulang kembali.

Pos terkait