Pemerintah serius dalam membangun ekosistem koperasi yang sehat dan berkelanjutan. Langkah terbaru Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) adalah dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk mencegah dan meminimalisir risiko korupsi dan penyimpangan dalam pengelolaan koperasi. Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari Permenkop Nomor 1/2025 tentang penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi percontohan. Langkah ini penting mengingat besarnya jumlah koperasi yang ditargetkan beroperasi tahun ini.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Ia berharap sinergi dengan aparat penegak hukum dapat menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan terhindar dari potensi penyimpangan dana. Program ini juga sejalan dengan peluncuran 103 koperasi desa/kelurahan percontohan pada 19 Juli 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Klaten, Jawa Tengah.
Penguatan Kelembagaan Koperasi dan Pencegahan Korupsi
Kemenkop UKM menyadari pentingnya pengawasan ketat untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan dana bergulir digunakan sesuai peruntukan. Kerjasama dengan KPK dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap koperasi. Langkah ini juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk memberdayakan UMKM melalui koperasi.
Lebih lanjut, Budi Arie menjelaskan bahwa sinergi dengan aparat penegak hukum sangat krusial, terutama dalam mengawasi penyaluran pinjaman dan implementasinya di lapangan. Hal ini untuk menghindari potensi fraud dan moral hazard. Pemerintah berkomitmen untuk memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha koperasi dan mensejahterakan anggotanya.
Pengembangan Usaha Koperasi: Fokus pada SDM dan Model Bisnis
Setelah pembentukan lebih dari 80.000 koperasi yang ditargetkan beroperasi pada akhir 2025, fokus selanjutnya adalah penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi secara konkret. Budi Arie menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) koperasi, khususnya pengurus, pengawas, dan pengelola.
Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan koperasi menjadi prioritas. Hal ini penting agar koperasi dapat dikelola secara profesional dan efektif. Kemenkop UKM berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan pelatihan yang dibutuhkan.
Selain SDM, model bisnis yang tepat juga menjadi kunci keberhasilan koperasi. Model bisnis harus sesuai dengan potensi dan sumber daya masing-masing koperasi, serta mempertimbangkan kearifan lokal. Hal ini akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha koperasi.
Pendampingan dan Sinergi untuk Keberhasilan Koperasi
Karena sebagian besar koperasi yang terbentuk masih baru, pendampingan intensif sangat diperlukan, baik dari segi kelembagaan maupun operasional. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan koperasi dapat berjalan dengan baik sejak awal operasional.
Kemenkop UKM juga mendorong sinergi dengan berbagai pihak dalam hal permodalan dan pembiayaan. Harapannya, koperasi tidak hanya bergantung pada Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), tetapi memiliki alternatif pembiayaan lainnya untuk menunjang kelangsungan usahanya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, koordinasi dan kolaborasi yang erat antara pusat dan daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, sangatlah penting. Kerja sama yang sinergis dan terintegrasi akan mempercepat pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan koperasi.
Suksesnya program pengembangan koperasi ini bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat. Dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan para pelaku koperasi, Indonesia dapat memiliki sektor koperasi yang kuat, transparan, dan berkontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Keberhasilan ini akan membuka peluang usaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
