Mendagri Tito Karnavian kembali mengingatkan para kepala daerah akan pentingnya izin bepergian ke luar negeri. Peringatan tersebut disampaikan dalam pembukaan retreat gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). Pelanggaran terhadap aturan ini, menurutnya, masih terjadi meskipun sudah dijelaskan pada retreat gelombang pertama.
Peringatan Tegas Mendagri Terkait Izin Bepergian ke Luar Negeri
Tito Karnavian menegaskan aturan yang mewajibkan kepala daerah meminta izin Menteri Dalam Negeri sebelum bepergian ke luar negeri. Ia menekankan bahwa aturan tersebut bukanlah kebijakan pribadi, melainkan prosedur resmi yang harus dipatuhi.
Meskipun penjelasan sudah disampaikan secara gamblang pada retreat gelombang pertama, masih ada kepala daerah yang mengabaikannya.
Kasus Bupati Indramayu, Lucky Hakim, yang bepergian ke Jepang tanpa izin menjadi contoh nyata. Akibatnya, Lucky Hakim dijatuhi sanksi magang tiga bulan di Kemendagri.
Aturan Ketat Durasi Cuti Kepala Daerah
Selain izin bepergian ke luar negeri, Tito juga mengingatkan batasan durasi cuti kepala daerah. Kepala daerah dilarang meninggalkan tugas dan wilayah kerjanya lebih dari tujuh hari berturut-turut.
Perkecualian hanya diberikan jika mendapat izin dari Menteri Dalam Negeri. Laporan dari DPRD atau masyarakat mengenai ketidakhadiran kepala daerah selama lebih dari tujuh hari akan menjadi perhatian serius.
Retreat Gelombang Kedua: Kehadiran dan Fokus Diskusi
Retreat gelombang kedua diikuti oleh 86 kepala daerah dari total 93 kepala daerah yang terdaftar. Tujuh kepala daerah tidak hadir, enam di antaranya karena alasan kesehatan.
Satu kepala daerah lainnya, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, berhalangan hadir karena duka cita atas meninggalnya ibunya. Para kepala daerah yang hadir akan mengikuti rangkaian kegiatan selama lima hari, mulai tanggal 22 hingga 26 Juni 2025.
Diskusi dan pembelajaran dalam retreat ini difokuskan pada berbagai hal penting, termasuk, namun tidak terbatas pada, tata kelola pemerintahan yang baik dan isu-isu strategis lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan kinerja kepala daerah.
Retreat ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran para kepala daerah akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan dan etika pemerintahan yang baik. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Peringatan Mendagri Tito Karnavian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Kepatuhan terhadap aturan dan etika pemerintahan yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dengan demikian, pelayanan publik dapat berjalan efektif dan terhindar dari masalah. Semoga ke depannya, tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi.
