Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjalani sidang lanjutan terkait dugaan obstruction of justice dalam kasus korupsi Harun Masiku. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Juli 2025.
Di tengah proses hukum tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, mengajak publik bersabar menanti pengumuman terkait Kongres PDI Perjuangan. Belum ada kepastian mengenai waktu pelaksanaan kongres, termasuk siapa yang akan menjadi Ketua Pelaksana.
Sidang Lanjutan Hasto Kristiyanto
Sidang Hasto Kristiyanto memasuki tahap pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto sendiri telah mempersiapkan pleidoi yang akan dibacakan pekan depan.
Pleidoi Hasto difokuskan pada prinsip morality of law dan due process of law. Ia menekankan pentingnya keadilan dan proses hukum yang adil dan bermoral dalam persidangan ini.
Kongres PDI Perjuangan: Belum Ada Kepastian Waktu
Puan Maharani meminta publik untuk bersabar menunggu pengumuman resmi mengenai waktu pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan. Ia menegaskan, belum ada informasi lebih lanjut yang dapat dibagikan saat ini.
Puan juga belum dapat memastikan apakah Kongres akan digelar pada Agustus 2025, seperti yang sempat beredar. Pengumuman resmi mengenai waktu dan ketua pelaksana Kongres akan disampaikan segera.
Terkait pemilihan Ketua Umum PDI Perjuangan pada Kongres mendatang, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menyampaikan aspirasi dari kader di akar rumput.
Arus bawah partai menginginkan Megawati Soekarnoputri kembali memimpin partai untuk periode 2025-2030. Kongres, menurut Djarot, hanya akan mengukuhkan kembali kepemimpinan Megawati.
Namun, Djarot menekankan bahwa waktu pelaksanaan Kongres sepenuhnya berada di tangan Megawati selaku Ketua Umum. Keputusan Megawati akan menentukan kapan Kongres akan dilaksanakan.
Dukungan Kader untuk Megawati
Djarot Saiful Hidayat menjelaskan bahwa dukungan kuat dari kader di akar rumput mengarah pada keinginan agar Megawati Soekarnoputri kembali menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan.
Menurutnya, Kongres mendatang lebih sebagai proses pengukuhan kembali kepemimpinan Megawati dan pemberian kewenangan penuh kepadanya untuk membentuk kepengurusan DPP periode 2025-2030.
Meskipun demikian, Djarot menegaskan kembali bahwa keputusan akhir mengenai waktu penyelenggaraan Kongres sepenuhnya berada di tangan Ibu Megawati Soekarnoputri.
Proses hukum yang dihadapi Sekjen PDI Perjuangan dan dinamika internal partai terkait Kongres menunjukkan kompleksitas politik di Indonesia. Kejelasan mengenai waktu kongres dan komitmen terhadap proses hukum yang berjalan akan menjadi fokus perhatian publik dalam waktu dekat.
