Rencana penulisan ulang Sejarah Kebangsaan Indonesia telah menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan. Inisiatif ini dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki historiografi yang selama ini dianggap sentralistis dan elitis. Namun, kekhawatiran juga muncul mengenai motif, arah, dan metode yang digunakan.
Proyek ini dikhawatirkan terburu-buru dan hanya menjadi kegiatan seremonial. Ada pula kecurigaan akan upaya memasukkan Soeharto sebagai pahlawan nasional.
Perspektif Inklusif dan Multivokal: Merangkul Keragaman dalam Sejarah
Konsep kebangsaan Indonesia bukanlah entitas monolitik. Ia merupakan hasil interaksi beragam suara, pengalaman, dan interpretasi.
Memahami sejarah secara inklusif dan multivokal berarti mengakui keragaman narasi. Hal ini melampaui versi resmi yang seringkali disederhanakan dan memberi ruang bagi kelompok yang terpinggirkan.
Pembentukan identitas nasional Indonesia merupakan proses dinamis. Proses ini sarat problematika dan ketegangan antara kebutuhan persatuan dan realitas sosial yang beragam.
Inklusivitas awal terlihat pada gerakan kebangsaan awal seperti Sarekat Islam dan Budi Utomo. Sumpah Pemuda 1928 menjadi puncak simbolis inklusivitas ini.
Perdebatan seputar identitas nasional berlanjut hingga kini. Pertanyaan mengenai apakah Indonesia negara muslim, sekuler, atau Pancasila tetap relevan.
Identitas kebangsaan selalu dalam proses negosiasi. Tanpa peran aktif negara, identitas keindonesiaan berisiko mengalami disrupsi.
Historiografi kebangsaan yang kritis harus membangun narasi inklusif. Pendekatan multivokal melampaui narasi tunggal yang Jakarta-sentris atau Jawa-sentris.
Sejarah Indonesia harus ditulis dari berbagai pusat. Kontribusi terhadap kebangsaan berasal dari berbagai daerah, etnis, dan kelas sosial.
Sejarah kebangsaan yang inklusif memberi ruang bagi berbagai perspektif. Hal ini tanpa kehilangan orientasi dalam kerangka identitas nasional.
Lokalitas sebagai Pilar Identitas Nasional: Kekuatan dalam Keragaman
Identitas nasional sering diasumsikan sebagai kesatuan monolitik. Namun, kekuatan bangsa justru muncul dari integrasi pluralitas lokal.
Penulisan sejarah di era digital harus mengakui lokalitas sebagai fondasi identitas nasional. Sejarah nasional perlu menggali peran tradisi, nilai, dan pengalaman sejarah daerah.
Konsep “komunitas terbayang” menekankan bahwa bangsa dibentuk melalui imajinasi bersama. Keragaman lokal menjadi bahan konstruksi utama identitas nasional.
Setiap lokalitas memiliki narasi unik. Narasi ini tidak hanya pelengkap, tetapi inti dari narasi nasional.
Sumpah Pemuda 1928 bukanlah upaya penyeragaman, tetapi pengakuan politik akan keragaman lokal. Bahasa Melayu dipilih sebagai lingua franca.
Nilai dan institusi lokal berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan. Misalnya, nilai musyawarah dan mufakat dalam masyarakat Minangkabau.
Perang mempertahankan kemerdekaan (1945-1949) terjadi di berbagai medan tempur lokal. Lokalitas menjadi arena aktualisasi semangat nasional.
Pancasila sebagai identitas bangsa dan payung inklusif bagi keragaman lokal. “Persatuan Indonesia” bukan penyeragaman, tetapi komitmen untuk bersatu dalam keragaman.
Perspektif Kritis-Reflektif: Menggali Kompleksitas Sejarah
Pendekatan kritis-refleksif menganalisis dan mengevaluasi narasi sejarah. Hal ini mempertimbangkan kepentingan ideologis dan konstruksi sosial.
Sejarah sebagai wacana dinamis, terus dibentuk dan direvisi. Ini membuka ruang untuk rekonsiliasi dan pemahaman yang lebih autentik.
Sejarah adalah konstruksi, tidak lepas dari posisi dan kepentingan penulis. Kejujuran epistemologis penulis menjadi penting.
Tidak ada sejarah yang final atau sepenuhnya objektif. Realitas masa lalu hanya dapat diakses secara terbatas.
Pendekatan kritis-refleksif diperlukan sebagai respons terhadap historiografi masa Orde Baru. Narasi resmi sering memonopoli kebenaran dan meminggirkan kelompok subaltern.
Dekonstruksi narasi menjadi krusial. Narasi sejarah sering berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan.
Historiografi kebangsaan harus disadari sebagai produk seleksi narasi yang tidak netral. Narasi tersebut perlu dibaca secara kritis.
Pandangan hegemonik tertanam kuat dalam sistem pendidikan. Guru sejarah sering mereproduksi narasi dominan secara tidak sadar.
Penggunaan pendekatan *history from below* penting untuk memberikan ruang bagi suara dan pengalaman masyarakat biasa. Namun, perlu dihindari penyederhanaan realitas sosial dengan hanya menekankan dikotomi elite-rakyat.
Refleksivitas dalam historiografi mendorong kritik terhadap narasi dominan yang elitis dan sentralistik. Historiografi resmi seringkali memihak aktor tertentu dan mengabaikan kontribusi kelompok marginal.
Refleksivitas, menurut Bourdieu, adalah kesadaran kritis terhadap posisi sosial, nilai-nilai ideologis, dan struktur kekuasaan yang membentuk pandangan dan praktik dalam memproduksi pengetahuan.
Pendekatan refleksif memungkinkan kita untuk mengkritisi narasi sejarah resmi, merangkul keragaman lokal dan kultural, dan menyadari adanya relasi kuasa dalam definisi “keindonesiaan”.
Sejarah Kebangsaan Indonesia tetap menjadi pilar fundamental bagi NKRI. Namun, historiografi kebangsaan perlu ditransformasi agar tetap relevan.
Narasi yang inklusif, multivokal, dan reflektif merupakan prasyarat. Sejarah kebangsaan harus dipahami sebagai narasi hidup yang dinamis dan terbuka.
Mengabaikan sejarah yang ditulis secara akademik berisiko melemahkan memori kolektif bangsa. Masa depan NKRI bergantung pada kemampuan historiografi untuk mentransmisikan nilai-nilai Pancasila.
