Persib Bandung, klub sepak bola kebanggaan Jawa Barat, sukses menjuarai Liga 1 musim 2024/2025. Kemenangan gemilang ini disambut euforia besar oleh jutaan Bobotoh, pendukung setia Maung Bandung.
Namun, perayaan kemenangan tersebut diwarnai kontroversi terkait bonus kemenangan yang dijanjikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Janji Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang terlontar saat pawai kemenangan, menimbulkan polemik yang menarik perhatian publik luas.
Janji Miliaran Rupiah dan Realisasi yang Mengecewakan
Gubernur Dedi Mulyadi secara terbuka menyatakan komitmen memberikan bonus Rp1 miliar kepada Persib. Pengumuman ini disambut antusiasme besar dari para pendukung.
Namun, realisasinya jauh dari ekspektasi. Dana yang diterima Persib hanya Rp365 juta. Sumber dana tersebut berasal dari sumbangan sukarela Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Jabar.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa pengumpulan dana dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan. Kontribusi setiap ASN sepenuhnya bergantung pada keinginan masing-masing.
Penolakan Manajemen Persib dan Alasannya
Manajemen Persib, melalui manajer Umuh Muchtar, mengambil keputusan tegas untuk menolak dan mengembalikan dana Rp365 juta tersebut. Keputusan ini bukan tanpa alasan.
Umuh Muchtar menjelaskan bahwa penolakan dilakukan untuk menghindari potensi misinterpretasi dan prasangka negatif dari Bobotoh. Manajemen khawatir publik akan berasumsi Persib telah menerima seluruh bonus Rp1 miliar seperti yang dijanjikan.
Lebih lanjut, Umuh menekankan pentingnya integritas dan konsistensi janji pemerintah daerah. Pengumuman bonus di depan publik, menurutnya, harus dibarengi dengan kepastian pendanaan.
Etika dan Akuntabilitas dalam Komunikasi Publik
Kontroversi ini menyoroti aspek etika dan akuntabilitas dalam komunikasi publik, khususnya oleh pejabat pemerintah. Janji yang disampaikan kepada publik haruslah realistis dan didasarkan pada perhitungan anggaran yang matang.
Dr. Hendra Kurniawan, pakar kebijakan publik dari Universitas Padjadjaran, menyatakan bahwa kasus ini menjadi pelajaran penting tentang akuntabilitas komunikasi pejabat publik.
Ia menambahkan bahwa janji yang tak ditepati akan merusak kepercayaan publik, terutama bagi Persib yang memiliki basis pendukung yang sangat besar. Transparansi mengenai sumber dana juga sangat penting.
Ketidakjelasan mekanisme pengumpulan dana sukarela juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan ASN Pemprov Jabar. Beberapa ASN khawatir sumbangan tersebut akan dianggap sebagai kewajiban, meskipun secara resmi tidak ada paksaan.
Herman Suryatman kembali menegaskan bahwa sumbangan tersebut bersifat sepenuhnya sukarela. ASN diperbolehkan untuk tidak memberikan sumbangan jika keberatan.
Dampak terhadap Citra Pemerintah dan Persib
Kontroversi ini berdampak pada citra baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Persib Bandung. Ketidaksesuaian antara janji dan realisasi berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Asep Sulaeman, praktisi komunikasi politik, menilai wajar jika publik mempertanyakan komitmen Gubernur Dedi Mulyadi. Publikasi janji miliaran rupiah menciptakan ekspektasi tinggi.
Bagi Persib, penolakan bonus tersebut merupakan upaya menjaga reputasi klub dan hubungan harmonis dengan Bobotoh. Umuh Muchtar menekankan pentingnya menjaga nama baik klub, terutama setelah meraih prestasi gemilang.
Ke depan, perlu adanya komunikasi yang lebih transparan dan realistis antara pemerintah dan klub olahraga. Hal ini penting untuk menghindari kontroversi serupa dan menjaga suasana kondusif dalam dunia olahraga.
Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan publik, khususnya yang berkaitan dengan komitmen finansial. Perencanaan yang matang dan komunikasi yang transparan sangat krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Semoga polemik ini dapat menjadi momentum perbaikan dalam tata kelola pemerintahan dan komunikasi publik, sehingga prestasi olahraga tidak lagi ternodai oleh persoalan administratif yang seharusnya dapat dihindari.
